(RI) ~ Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025 yang digelar di Nusa Tenggara Barat semestinya menjadi ajang pemersatu, ruang ekspresi masyarakat, dan bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah. Namun, bayang-bayang ketertutupan, dugaan rekayasa anggaran, serta kekaburan struktur pelaksana justru mencederai semangat sportivitas yang mestinya dijunjung tinggi dalam kegiatan ini.
Mengacu pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang beredar, alokasi dana mencapai Rp25 miliar lebih, dengan satu pos mencolok: “Deputi II Venue” yang menyedot Rp12 miliar. Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas jabatan “Deputi Venue” ini? Apakah mereka bagian dari struktur resmi KORMI ? ASN dari Pemprov NTB? Atau sekadar kelompok kerja ad hoc yang tidak memiliki dasar hukum dan kejelasan pertanggungjawaban?
“Kalau mereka bukan ASN, bukan juga bagian dari organisasi formal KORMI atau Pemprov NTB, lalu mereka ini siapa? Kok bisa tiba-tiba ada anggaran Rp12 miliar atas nama Deputi Venue tanpa ada transparansi struktur?” begitu salah satu suara kritis dari masyarakat sipil.
Yang lebih memprihatinkan, anggaran besar dari Deputi Venue tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Banyak fasilitas venue dilaporkan seadanya, tidak layak, bahkan beberapa cabang olahraga berlangsung tanpa sarana pendukung memadai. Maka menjadi masuk akal jika publik mempertanyakan: dihabiskan untuk apa anggaran sebesar itu jika kualitas venue masih minim dan tak sesuai standar nasional?
Kekhawatiran publik tentu wajar. Apalagi jika ditelusuri lebih dalam, alokasi dana untuk relawan (volunteer) mencapai Rp478 juta lebih, namun kenyataan di lapangan, para relawan disebut hanya menerima bayaran Rp150.000 per hari. Jumlah yang tidak sebanding jika dikalkulasikan dengan nilai total anggaran. Maka muncul pertanyaan baru
dan menurut informasi yang didengar melalui beberapa wartawan, relawan dijanjikan honor Rp250.000 per hari. Namun fakta di lapangan berkata lain, para relawan hanya menerima Rp150.000 per hari. Lalu, ke mana selisihnya? Siapa yang mengambil keuntungan dari potongan tersebut?
Kegiatan skala nasional seperti FORNAS, apalagi menggunakan kombinasi dana APBD dan APBN, harusnya dijalankan dengan prinsip good governance: akuntabel, transparan, dan berbasis aturan hukum. Bukan justru menjadi celah “ladang proyek” oleh kelompok tertentu yang berlindung di balik nama besar olahraga masyarakat.
Publik berhak tahu siapa yang menjadi penanggung jawab masing-masing pos anggaran. Struktur pelaksana harus diumumkan secara terbuka, lengkap dengan dasar pengangkatannya dan bentuk pertanggungjawabannya. Tanpa itu, FORNAS NTB tidak lebih dari pesta olahraga berbalut ambisi dan permainan anggaran.
Jika kepercayaan publik terus diabaikan, jangan salahkan jika acara sebesar FORNAS justru dikenang bukan karena prestasi, tapi karena jejak kelam manipulasi.
