(RI) ~ Mataram-Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram), Lalu Nazir Huda, menyoroti polemik dana pokok pikiran (pokir) atau yang kerap disebut “uang siluman” di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, indikasi aliran dana tersebut bukan sekadar isu, melainkan menyeret nama sejumlah anggota dewan.
Tercatat, sebanyak 26 merupakan anggota DPR Imkamben dan sebanyak 39 lainnya merupakan anggota DPR baru. Keduanya disebut-sebut ikut terseret dalam dugaan penerimaan dana siluman yang disalurkan melalui mekanisme pokir.
Anggaran pokir sendiri dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024, sebelum kemudian dianggarkan dan dieksekusi pada tahun 2025. Skema ini sejatinya dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, namun justru kerap dipertanyakan transparansinya.
Nazir mendesak badan kehormatan dewan merekomendasikan PAW Kepada semua parpol yang kadernya terlibat didalamnya “Badan kehormatan Dewan harus segera mengusut persoalan dana siluman atau pokir ini,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, BEM Unram bersama elemen mahasiswa lainnya siap mengawal kasus dugaan penyimpangan dana pokir hingga tuntas. “Kami akan melakukan aksi secara berkelanjutan dan menghadirkan gerakan besar apabila Kejati lalai atau tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Menurut Nazir, desakan ini bukan semata-mata kepentingan mahasiswa, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, bukan menjadi bancakan politik.
