(RI) ~Caleg Ngomongin Berantas Korupsi, Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks politik, sistem ini menjadi ajang perebutan kekuasaan yang sangat menarik, terutama menjelang tahun politik.
Demokrasi yang kita anut erat kaitannya dengan Pemilihan Umum (PEMILU), yang sering menjadi arena persaingan kekuasaan yang tidak selalu berjalan secara transparan. Banyak fenomena gelap dalam politik yang sulit terlihat di permukaan, ibarat “fenomena gunung es”.
Demokrasi dan Rechtsstaat: Antara Idealitas dan Realitas
Demokrasi, jika tidak diatur dengan regulasi yang baik, bisa menjadi akar dari Liberalisme. Indonesia sendiri menganut sistem Rechtsstaat, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Secara teori, sistem ini menegaskan bahwa rakyat dan pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.
Namun, dalam praktiknya, masih banyak pertanyaan yang muncul:
- Apakah regulasi yang ada sudah benar-benar dijalankan secara optimal?
- Mengapa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR rendah dibandingkan dengan aparatur negara lainnya?
- Apakah pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, atau hanya permainan elit politik?
Fenomena Politik Uang dan Basis Massa
Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik uang (money politics) menjadi strategi utama dalam mengumpulkan basis massa. Hal ini menyebabkan hanya orang-orang dari kalangan menengah ke atas yang dapat bersaing dalam politik. Bahkan, mereka yang berasal dari latar belakang sederhana tetap memerlukan investor politik untuk mendukung kampanyenya.
Simbiosis mutualisme antara calon legislatif dan partai politik menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Caleg membutuhkan partai, dan partai membutuhkan pendanaan. Pada akhirnya, kepentingan rakyat sering kali terpinggirkan.
Dalam sistem seperti ini, apakah kita masih bisa percaya pada caleg yang mengklaim ingin memberantas korupsi?
Analogi Sederhana: Investasi Politik
Bayangkan seorang investor yang menanamkan modal dalam sebuah bisnis. Tentu ia mengharapkan keuntungan dari modal yang ditanamkan, bukan? Hal yang sama terjadi dalam politik. Para caleg yang mengeluarkan dana besar dalam kampanye tentu ingin mendapatkan “balik modal” ketika berhasil meraih jabatan.
Selain itu, basis massa harus terus dirawat. Jika tidak, mereka akan berpaling ke kandidat lain yang lebih “dermawan”. Dengan kata lain, politik uang menciptakan siklus yang sulit dihentikan.
Siap bosku
Lanjurkan