(RI) ~ Media sosial di Indonesia kembali ramai dengan tagar #IndonesiaGelap, yang mencerminkan gelombang protes dan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Tidak hanya sekadar tren sesaat, tagar ini menjadi simbol keresahan publik atas isu-isu yang dinilai mengancam kesejahteraan rakyat. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi fenomena ini ?
1. Tagar yang Jadi Simbol Perlawanan
Sejak awal Februari 2025, #IndonesiaGelap dan #PeringatanDarurat membanjiri platform X (Twitter). Tagar ini diiringi dengan gambar Garuda Pancasila berwarna putih dengan latar hitam, sebagai simbol keprihatinan mendalam terhadap situasi negara.
Unggahan yang mempopulerkan tagar ini telah mendapatkan jutaan impresi, terutama dari akun-akun aktivis, organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, hingga warganet biasa yang merasa suara mereka tidak didengar.
Fenomena ini bukan hanya sekadar tren media sosial, tetapi refleksi dari meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
2. Ketidakpuasan terhadap Kebijakan Pemerintah
Berdasarkan berbagai unggahan yang viral, berikut beberapa alasan utama di balik munculnya gerakan #IndonesiaGelap:
a. Ketidakpercayaan terhadap Penegakan Hukum
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah polemik “pagar laut”, di mana ada dugaan bahwa lahan di perairan Indonesia diberikan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan kemarahan publik karena dianggap mengancam kedaulatan negara dan kepentingan nelayan lokal.
b. Kontroversi Kebijakan Gas Elpiji
Kenaikan harga dan kebijakan distribusi gas elpiji bersubsidi menambah beban masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kebijakan ini bahkan berujung pada kasus kematian akibat tidak mampunya masyarakat mendapatkan akses energi yang layak.
c. Krisis di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Dua sektor vital ini dianggap kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Minimnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tajam, terutama di daerah terpencil.
d. Pemotongan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah pemotongan anggaran berbagai sektor demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak pihak mempertanyakan efektivitas program ini, mengingat kebijakan tersebut dipaksakan tanpa kajian mendalam terhadap dampaknya bagi sektor lain.
3. Reaksi Publik dan Organisasi Sipil
Tidak hanya masyarakat umum, organisasi seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut bersuara melalui unggahan di platform X. Dengan menggunakan gambar Garuda hitam, YLBHI menegaskan bahwa situasi saat ini merupakan peringatan darurat bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Banyak tokoh publik dan aktivis juga ikut menyuarakan kritik mereka. Sebagian besar menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
