Setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sistem sosial maupun proses bermasyarakat (Hantisa Oksinata, 2010: 33). Namun demikian, seorang kritikus yang baik seharusnya tidak berhenti pada sebatas kritik, tetapi juga menawarkan solusi konstruktif atas kebijakan yang dianggap kurang tepat, alih-alih menjadikan kritik hanya sebagai bentuk sentimen semata.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dan sah dalam konteks berdemokrasi, baik dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun individu. Namun, tidak jarang kritik tersebut terkesan bermuatan manuver politik tertentu. Idealnya, masyarakat juga bersikap adil dalam memberikan penilaian: ketika ada prestasi, sudah sepatutnya diapresiasi. Sebagai contoh, suksesnya penyelenggaraan ajang olahraga tingkat nasional Festival Olahraga Masyrakat Nasional (FORNAS) beberapa waktu lalu menunjukkan keberhasilan NTB sebagai tuan rumah. Sayangnya, sebagian pihak yang sering bersuara kritis justru terkesan diam. Padahal, capaian semacam ini patut menjadi kebanggaan bersama masyarakat NTB.
Sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, pasangan Gubernur–Wakil Gubernur NTB, H. Lalu M. Iqbal dan Hj. Dinda, telah memasuki bulan ketujuh masa kepemimpinannya. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah program telah dijalankan, baik yang sudah terealisasi maupun yang sedang berproses. Hal ini penting untuk dipahami publik agar penilaian terhadap kinerja pemerintah menjadi lebih seimbang. Beberapa program strategis yang menonjol antara lain:
Pertama: Kerja Sama Perdagangan NTB–Jawa Timur.
Pada Juli 2025, Pemprov NTB menjalin kerja sama perdagangan dengan Pemprov Jawa Timur. Hasil misi dagang ini mencatat nilai transaksi mencapai Rp1,068 triliun—capaian tertinggi sepanjang sejarah kerja sama antar-pemerintah provinsi. Komoditas unggulan NTB seperti jagung, tembakau, dan kulit bawang merah berhasil dipasarkan. Lebih jauh, kerja sama ini menghasilkan nota kesepahaman investasi yang mencakup pengembangan sektor peternakan unggas. Hal ini menegaskan posisi NTB sebagai penyedia bahan baku yang strategis dalam mendukung kebutuhan industri Jawa Timur.
Kedua : Program Desa Berdaya
Program ini dirancang untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di NTB, dengan Desa Ungga sebagai proyek percontohan pada tahun 2025. Tiga agenda utama program ini meliputi: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berbasis desa. Pemprov NTB menekankan pentingnya pemetaan desa-desa miskin melalui pendekatan emosional dan kolaboratif dengan pemerintah desa, sebagai langkah awal menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Ketiga : Pemerataan Pembangunan Lombok–Sumbawa
Selama ini, isu kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi perhatian masyarakat. Untuk menjawab keresahan tersebut, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan sektor kesehatan, khususnya peningkatan status rumah sakit di Pulau Sumbawa. Perencanaan kenaikan kelas rumah sakit ditargetkan terealisasi pada Desember 2025, bertepatan dengan peringatan hari jadi Provinsi NTB. Selain itu, pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian peternakan, dan sektor usaha lainnya juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan antar wilayah
Keempat : menjadikan Bandara Internasional Lombok sebagai Sub-Penerbangan Nasional
Salah satu program strategis lainnya adalah menjadikan Bandara Internasional Lombok sebagai sub-penerbangan nasional, khususnya untuk kawasan Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Proses administrasi tengah dipersiapkan dengan matang. Bahkan, sepekan lalu Gubernur NTB melakukan pertemuan dengan pemilik Lion Group untuk membahas peluang ini. Apabila terwujud, program ini akan berdampak signifikan pada sektor pariwisata, UMKM, dan perekonomian NTB secara keseluruhan.
Berdasarkan capaian awal dalam tujuh bulan kepemimpinan Iqbal–Dinda, terdapat sejumlah langkah strategis yang berpotensi membawa NTB menuju kemajuan. Meskipun program-program besar membutuhkan waktu, tenaga, dan konsistensi, optimisme perlu dibangun bahwa dalam lima tahun mendatang NTB mampu berkembang sesuai visi-misi yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia.
Penulis : Kusnadi Unying
