(RI) ~ Sarolangun, 30 Januari 2025 – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sarolangun menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Sarolangun.
Ketua PMII Sarolangun Soroti Pembatasan Hak Bicara
Aksi ini dipimpin oleh Ketua PC PMII Sarolangun, M. Subra, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah.
“Kami tidak diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan, alat komunikasi seperti telepon genggam kami disita dengan alasan kode etik,” ujar Subra.
Tuntutan Transparansi dalam Lelang Jabatan
Organisasi PMII meminta agar pemerintah daerah segera melakukan audit terhadap proses lelang jabatan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses ini berlangsung tanpa praktik kotor yang merugikan masyarakat,” tambah Subra.
PJ Bupati Sarolangun Enggan Bersumpah soal Transparansi Lelang Jabatan
Ketegangan meningkat ketika PJ Bupati menolak bersumpah bahwa tidak ada kolusi atau nepotisme dalam proses tersebut.
“Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan bagi Bupati untuk menolak bersumpah. Kami hanya meminta kejelasan,” kata Subra.
Mahasiswa Berperan sebagai Pengawas Pemerintahan
Subra menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Aksi ini bukan sekadar protes, tetapi juga wujud kepedulian terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Tuntutan Mahasiswa: Pemerintah Harus Transparan
Aksi ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pemerintah daerah harus segera merespons tuntutan kami dan meningkatkan keterbukaan,” tutup Subra.