Namun, dalam konteks Indonesia saat ini, nilai-nilai ini seringkali terdistraksi oleh budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih mengakar, Lantas bagaimana kita dapat merefleksikan pesan Pramoedya dalam realitas yang penuh dengan tantangan tersebut ?
Meskipun masyarakat semakin terdidik, praktik KKN masih menjadi pusat sentrum dalam penguasaan lini sektor. Hal ini terlihat dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik hingga akademisi, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, serta nepotisme dalam perekrutan kerja. Bahkan, lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter sering terlibat.
Ironisnya, mereka yang terlibat dalam praktik KKN kerap kali adalah individu-individu yang mendapatkan jenjang pendidikan tinggi. Padahal, pendidikan seharusnya menjadikan sikap fundamental seseorang yang terdidik dalam pembentukan moral dan etika, bukan sekadar alat untuk mengejar status atau kekayaan.
Pramoedya Mengingatkan Bahwa Keadilan Harus Dimulai dari Cara Berpikir
Namun, apa arti keadilan dalam pemikiran?
- Mengembangkan Pemikiran Kritis.
Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi harus melatih individu untuk berpikir kritis terhadap sistem dan praktik yang tidak adil.
Seseorang yang berpikir kritis akan lebih sulit tergoda untuk terlibat dalam praktik KKN.
Namun sering kali kritis ini dianggap tidak beretika dibandingkan dengan mengaminkan regulasi yang tidak sesuai. - Menanamkan Nilai Integritas.
Sejak usia dini, individu harus dibiasakan dengan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.
Pemikiran adil hanya dapat berkembang jika individu memahami konsekuensi moral dan sosial dari tindakannya. - Menyadari Dampak Sosial KKN.
Pemikiran adil berarti memahami bahwa KKN merugikan masyarakat luas.
Dengan perspektif ini, individu lebih mungkin menolak KKN karena menyadari ketidakadilan yang diakibatkannya.
Beberapa Langkah Konkret yang Bisa Diambil:
- Mengutamakan Transparansi.
Setiap lini sektor, baik di institusi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi pendidikan, transparansi harus menjadi postulat utama dalam menentukan kebijakan. - Mendorong Sistem Meritokrasi.
Seleksi berdasarkan kemampuan, bukan koneksi, harus menjadi standar.
Tentunya, hal ini penting untuk memutus rantai nepotisme yang melemahkan kualitas SDM. - Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu.
Penegakan hukum yang tegas dan tanpa diskriminasi adalah kunci untuk mengatasi korupsi dan kolusi.
Sedikit mengutip penggalan cerita dari seorang koruptor berinisial S.N yang dikenakan TIPIKOR selama 15 tahun dengan jumlah sebesar 2,3 triliun.
Namun, ketika di dalam sel, dia mendapatkan fasilitas yang lengkap layaknya anak kos-kosan. Disisi lain, ada kisah beberapa mahasiswa yang tinggal dalam kos-kosan berukuran 3 x 3 meter layaknya sepanduk parpol tanpa fasilitas apa pun.
Dari kedua cerita tersebut, kita dapat membandingkan bahwa S.N berada di penjara dengan kekayaan, sedangkan mahasiswa tersebut dikurung oleh keadaan. Lantas, di manakah letak keadilan yang digaungkan Pramoedya itu ?
Generasi muda, terutama yang terpelajar, memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan. Mereka tidak hanya dituntut menjadi contoh dalam tindakan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membentuk karakter dan menjawab tantangan zaman.
Rekomendasi Buku Rahasia Bersikap Tenang
