(RI) ~ Lebak, 9 Juli 2025 – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Lebak secara resmi mempertanyakan status dan legalitas Yayasan Bonyan Humanitarian Sosial yang beralamat di Kampung Kubang, Kabupaten Lebak, Banten.
Yayasan tersebut diduga tidak memiliki kejelasan aktivitas serta terindikasi tidak memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana mestinya sebuah lembaga sosial.
Keberadaan Yayasan Asing, Tapi Minim Informasi Hasil penelusuran PMII Lebak menunjukkan bahwa Yayasan Bonyan tercatat secara administratif dengan nomor registrasi 1052153. Namun hingga saat ini, informasi mendetail terkait struktur kepengurusan, sumber pendanaan, kegiatan lapangan, hingga izin operasional dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) masih belum dibuka ke publik.
Padahal, sesuai regulasi di Indonesia, lembaga sosial atau yayasan wajib memiliki izin resmi, taat terhadap (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, dokumen yang ditampilkan Yayasan Bonyan dinilai belum memenuhi unsur tersebut.
“Kami mempertanyakan siapa yang membentuk yayasan ini, dari mana sumber pendanaannya, dan apa kontribusinya secara nyata terhadap masyarakat Lebak? Jangan sampai ini jadi lembaga asing berkedok sosial yang justru membahayakan tatanan sosial kita. Apalagi Yayasan Bonyan diketahui sebagai lembaga revitalisasi warga terdampak perang Timur Tengah dan Afrika,” tegas Ahmad Saefuddin Halim, Ketua PMII Cabang Lebak.
Potensi Ancaman Jika Tidak Diawasi
PMII Lebak menilai keberadaan yayasan yang tidak jelas status hukum dan aktivitasnya berpotensi membuka ruang:
- Penyalahgunaan dana kemanusiaan.
- Penyebaran ajaran atau paham menyimpang.
- Aktivitas ekonomi ilegal seperti praktik rentenir atau penggalangan dana gelap untuk organisasi teroris.
- Masuknya pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI.
Tuntutan Resmi PMII Lebak
PMII Cabang Lebak secara resmi meminta:
1. Pemerintah Kabupaten Lebak dan instansi terkait seperti Kesbangpol, TNI-POLRI, Disdukcapil, Disnaker, Inspektorat, dan Dinas Sosial segera menelusuri dan mengklarifikasi legalitas Yayasan Bonyan.
2. Yayasan Bonyan membuka dokumen legal formal, laporan kegiatan, dan program sosialnya secara terbuka ke publik.
3. Jika ditemukan pelanggaran hukum atau aktivitas ilegal, Pemda dan aparat penegak hukum diminta segera menutup dan menindak yayasan tersebut sesuai ketentuan hukum.
“Lebak bukan lahan eksperimen lembaga gelap berkedok sosial. Kami tidak anti terhadap yayasan atau aktivitas kemanusiaan, tapi semuanya harus patuh hukum, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ini jadi sarang penyebaran paham menyimpang anti-NKRI yang merugikan masyarakat.”
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari APH dan OPD terkait serta peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang seharusnya aktif mendeteksi potensi ancaman:
“Kami menekankan pentingnya peran FKDM untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan pengawasan partisipatif bersama masyarakat dan media. Tidak semua lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.”
PMII Kabupaten Lebak akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi menjaga kedaulatan sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lebak.
