(RI) ~ Pemerintah Indonesia tengah menggodok program ambisius penyediaan makanan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Rencana ini bertujuan mengatasi malnutrisi sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun, dengan proyeksi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, apakah program ini bisa berjalan efektif atau justru menjadi beban bagi keuangan negara ?
Latar Belakang : Kenapa Makan Gratis?
Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam hal gizi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa:
- Stunting masih menjadi masalah utama dengan prevalensi 21,6% pada 2022.
- Banyak anak bersekolah dalam kondisi lapar, yang berdampak pada daya konsentrasi dan prestasi akademik.
- Ketimpangan akses pangan masih terjadi, terutama di daerah pelosok dan tertinggal.
Melihat situasi ini, pemerintah menilai bahwa penyediaan makanan gratis dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Rencana Implementasi: Bagaimana Program Ini Akan Berjalan?
Pemerintah berencana meluncurkan program ini secara bertahap:
- Pendirian Dapur Umum
- Target awal: 5.000 dapur umum pada 2025, meningkat menjadi 30.000 pada 2027.
- Setiap dapur melayani 3.000 anak per hari dengan menu sehat yang terdiri dari nasi, protein hewani (ayam/telur), sayuran, dan susu.
- Pendanaan dan Anggaran
- Anggaran tahap awal: Rp71 triliun untuk mencakup 20 juta anak sekolah.
- Estimasi biaya tahunan penuh saat cakupan mencapai 83 juta penerima manfaat: Rp450 triliun – Rp500 triliun per tahun.
- Sumber dana: APBN, investasi swasta, serta potensi sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan.
- Dukungan terhadap Sektor Pertanian
- Dapur umum diwajibkan membeli bahan baku dari petani lokal.
- Pemerintah akan mengatur suplai pangan agar harga tetap stabil dan petani mendapat kepastian pasar.
Page 1 of 2
